Perampasan Buku Catatan PDIP Bikin Pengamat Nilai Pemeriksaan Hasto Bermuatan Politis

jpnn.com, JAKARTA - Pemerhati politik Saiful Huda Ems menilai proses pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto bukan untuk kepentingan penegakan hukum.

Huda menganggap proses terhadap Hasto kental muatan politik, karena terjadi proses penyitaan buku catatan PDI Perjuangan menghadapi pilkada 2024.

Dia berkata demikian dalam Focus Group Discussion (FGD) berjudul Tata Cara Hukum dan Model Kerja Aparat Penegak Hukum Pada Kasus Politik di The Tribata, Dharmawangsa, Jakarta, Jumat (28/6).

• Kasus Harun Masiku Dikaitkan dengan Hasto, PDIP: Ada Pesan Sponsor

"Aromanya politik ialah ketika KPK, penyidik KPK Rosa Purbo Bekti merampas merampok handphone-nya Hasto bersama buku catatan harian Hasto yang berisi tentang strategi perjuangan PDI Perjuangan di dalam menghadapi pilkada serentak November 2024," kata dia, Jumat.

Huda menganggap pemeriksaan Hasto sebagai politisasi hukum dengan mengaitkan pria kelahiran Yogyakarta itu ke perkara suap Harun Masiku.

“Ini jelas kelihatan motif di balik ini, inilah yang saya sebut dengan politisasi hukum di dalam kasus Harun Masiku yang menjerat nama besar Hasto Kristiyanto,” ujar dia.

• Perayaan BBK 2024, PDIP Mengajak Generasi Muda Meresapi Semangat Bung Karno

Huda juga menilai rezim penguasa saat ini sedang membidik, mempersoalkan, atau paling tidak menghancurkan nama besar orang yang kritis terhadap pemerintah.

“Kalau enggak itu asal menyembah pada rezim Jokowi seperti akan dilindungi, selamat,” ujar dia.