BPKP Gelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa, Ingatkan Soal Potensi Lokal

jpnn.com, MAJALENGKA - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melaksanakanWorkshopEvaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Majalengka, Senin (12/8).

Workshopitu sendiri dihadiri seluruh camat dan kepala desa yang ada di Majalengka.

Dalam workshopitu, hadir sejumlah pihak terkait, seperti Ditkrimsus Polda Jawa Barat, Kepala Perwakilan BPKP Jawa Barat Adi Gemawan hingga Anggota Komisi XI DPR Jefry Ramdonny.

• Kemenkes, KPK, BPKP dan BPJS Kesehatan Berkolaborasi Cegah Kecurangan di Program JKN

Kepala Perwakilan BPKP Jawa Barat Adi Gemawan menjelaskan pihaknya sudah diwanti-wanti Presiden Joko Widodo untuk selalu mengawal kelanjutan pembangunan.

"Juga diminta untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan memberikan solusi dan memaksimalkan manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat," kata Adi di Majelengka.

Dia menyebutkan pembangunan desa mulai bisa dirasakan masyarakat dan perlahan akan terselesaikan dengan baik.

• Hasil Audit BPKP, Kerugian Negara di Kasus Korupsi Timah Rp 300 Triliun

Adi mengingatkan agar kepala desa untuk menilai diri sendiri atau self assementselama penggunaan dana desa agar tidak didatangi oleh aparat penegak hukum.

"Hal yang harus diperhatikan, pertama terkait kebijakan pemanfaatan keuangan, pembuatan peraturan bupati terkait APBDes. Kemudian ada intervensi bantuan dari lembaga lain, tetapi tidak dituangkan dalam RKPDes," jelasnya.